HMI Batang Hari Soroti Nasib Ratusan Murid, Minta Komisi X DPR RI Turun Tangan
INIJAMBI- BATANG HARI, JAMBI. HMI Cabang Batang Hari menyoroti keresahan ratusan siswa TK dan SD Yayasan Asiatic Persada di wilayah Sei Temidai, Batang Hari, terkait ketidakpastian keberlanjutan sekolah mereka pascaputusan Mahkamah Agung Nomor 5287 K/Pdt/2025.
Ketua Umum HMI Cabang Batang Hari, Salim Salikin, menegaskan bahwa persoalan hukum dan sengketa lahan tidak boleh membuat anak-anak kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan.
“Kami menghormati proses dan putusan hukum yang berlaku. Namun, jangan sampai anak-anak menjadi korban. Pemerintah harus memastikan ratusan siswa ini tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan berkelanjutan,” ujar Salim.
HMI Cabang Batang Hari meminta Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat segera mencari solusi konkret agar proses penyelesaian persoalan tersebut tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Hal ini sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945 serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin hak warga negara memperoleh pendidikan dan menekankan pemerataan kesempatan pendidikan.
HMI juga mendesak Komisi X DPR RI untuk ikut melakukan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait keberlanjutan pendidikan para siswa. Komisi X memang memiliki bidang kerja pendidikan dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan pendidikan di daerah.
Kami mendorong Komisi X DPR RI turun melihat persoalan ini secara langsung. Jangan sampai persoalan administrasi dan sengketa lahan membuat masa depan pendidikan anak-anak Batang Hari menjadi tidak jelas. Negara harus hadir dan memberikan solusi, tegas Salim.
